No Picture

Buruh Tekan Gubernur Baru, Anis Baswedan Tentang UMR

December 4, 2017 rizal 0

Ratusan anggota dari berbagai organisasi buruh berkumpul di depan Balai Kota pada hari Jumat (10/11) siang ini untuk memprotes upah minimum provinsi yang baru. Serikat pekerja, termasuk Federasi Pekerja Logam Indonesia (FSPMI) dan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek), berencana melakukan perjalanan ke Istana Kepresidenan setelah shalat Jumat. Tentu, apa yang mereka lakukan memiliki alasan kuat yakni menagih janji gubernur baru, Anis Baswedan terkait nasib mereka.

Tuntut UMR Sesuai Janji Kampanye

Para buruh tersebut menuntut agar upah minimum 2018 DKI direvisi dan dilakukan proses pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) No 78/2015 tentang upah dan tarif listrik yang lebih rendah. Upah minimum ditetapkan sebesar Rp 3,6 juta (US $ 266) pekan lalu. Ternyata, UMR sebesar Rp 3,6 juta tersebut belum sesuai tuntutan para buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) wakil presiden Muhamad Rusdi mengatakan, upah minimum tersebut tidak sesuai dengan janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Rusdi mengatakan, upah minimum untuk DKI Jakarta harus jauh lebih tinggi daripada di Karawang dan Bekasi di Jawa Barat yang masing-masing sebesar Rp 3,5 juta dan Rp 3,6 juta. Dia mengatakan; “Aneh karena biaya hidup di sini lebih banyak daripada di dua daerah tersebut,” katanya. Serikat buruh telah menuntut agar upah minimum di Jakarta ditetapkan sebesar Rp 3,9 juta.

Rusdi mengatakan, peraturan pemerintah tersebut tidak sesuai dengan UU No. 13/2003, yang menetapkan bahwa biaya pokok hidup, inflasi dan pertumbuhan ekonomi diperhitungkan dalam penetapan upah minimum.Sedangkan PP No. 78/2015 hanya mengatur bahwa inflasi dan pertumbuhan ekonomi diperhitungkan. Oleh sebab itu, Upah Minimum Regional (UMR) yang sebelumnya ditetapkan Rp 3,6 juta dianggap tidak logis dan tidak sesuai dengan janji kampanye Anies-Sandi saat pemilihan gubernur.

Anies Dituduh Mengingkari Janji Pemilihan

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan hanya mengacungkan jempol saat ditanya tentang demonstrasi yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pada hari Jumat yang menuntut dinaikkannya upah minimum provinsi (UMK). Dia menolak untuk mengomentari klaim ketua KSPI Said Iqbal bahwa Anies telah mengingkari semua janji kampanyenya dalam menentukan UMP seharga Rp 3,6 juta (US $ 266) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 78/2015, yang mengaturnya ditetapkan oleh dengan memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Para pekerja mengusulkan upah minimum sebesar Rp 3,9 juta sesuai dengan Undang-Undang No. 13/2003, yang memperhitungkan tidak hanya inflasi dan pertumbuhan ekonomi tetapi juga biaya pokok hidup. Menurut Said, Anies menandatangani kontrak politik dengan Koalisi Pekerja Togel online Jakarta untuk menetapkan UMP sesuai dengan UU No. 13/2003.

“Jika dia tidak bisa memenuhinya, seharusnya dia tidak menandatangani kontrak politik,” katanya.

Said menambahkan bahwa Anies tidak dapat mengambil kredit untuk menyediakan fasilitas untuk menebus UMP bawah, seperti akses gratis ke bus dan diskon Transjakarta di pasar kota. Dia mengatakan fasilitas tersebut diperkenalkan oleh Gubernur sebelumnya, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama. Ketua tim transisi Anies, Sudirman Said, mengaku belum melihat kontrak politik yang ditandatangani saat kampanye pemilihan.

Memang, tuntutan buruh atau para pekerja ini selalu terjadi di mana-mana.Seiring dengan beban hidup yang meningkat dan semakin berat, maka mereka juga menuntut kenaikan gaji sesuai dengan UU yang berlaku.Belum ada kepastian dari pihak gubernur.Anies hanya mengatakan “Kita lihat saja” saat dirinya diwawancarai media sebelum aksi Jumat ini.Tentu, semua berharap yang terbaik untuk seluruhnya.